-0.9 C
New York
Selasa, Januari 18, 2022
BERITA TERKINIBersyukur Omnibus Law Ditolak, Partai Demokrat Sultra Pertanyakan Poin Putusan MK ini

Bersyukur Omnibus Law Ditolak, Partai Demokrat Sultra Pertanyakan Poin Putusan MK ini

LAJUR.CO, KENDARI – DPD Partai Demokrat Sultra menyambut baik dan bersyukur atas putusan Mahkamah Konstitusi atas UU  No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau Omnibus Law. Lembaga ini menyatakan pembentukan undang-undang kontroversi tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Oleh MK, aturan tersebut pun dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PD Sultra, Muh. Endang SA, Jumat (26/11/2021). Kata dia, sikap ngotot parpol besutan SBY itu yang sejak awal menolak pembentukan undang-undang tersebut berbuah manis.

Baca Juga :  Kalla Toyota Kendari : Cicil Mobil BaruMulai Rp2 Jutaan/Bulan

“Ini bukti kebenaran sikap Demokrat yang menolak pembentukan UU tersebut. Bahkan kami walk out saat pemerintah dan koalisinya memaksakan penetapannya” jelas Endang.

Sebagaimana diketahui kemarin MK telah menjatuhkan putusan atas pengujian UU Cipta Kerja. Dalam pokok ketukpalu lembaga yudikatif tersebut menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU 1945. Regulasi ini juga disebutkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikkan selama 2 tahun sejak putusan diucapkan.

Baca Juga :  Berikut Biaya Balik Nama Motor Terbaru Jika Mengurus Sendiri

Dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, Partai Demokrat dan PKS adalah Partai Politik di DPR yang terdepan menolak pembentukan UU tersebut.

Walaupun menyambut baik dan bersyukur atas putusan tersebut, rupanya masih ada yang mengganjal terkait maklumat MK.

Endang menyatakan keheranannya terhadap amar putusan yang menyebut sikap pemerintah sebagai inkonstitusional bersyarat.

“Ini saya kira perlu penjelasan dan kajian dari para ahli serta pemerhati hukum” tegas Endang.

Baca Juga :  PGRI Desak Polisi Tangkap Preman yang Aniaya Guru : Ini Kasus Pidana, Bukan Perdata!

Mantan Wakil Ketua DPRD Sultra tersebut menjelaskan, selain merugikan buruh, lingkungan hidup, dan terlalu memanjakan korporasi, UU Cipta Lapangan Kerja juga menafikan pelaksanaan otonomi daerah dengan mengembalikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah pusat.

“Padahal pelaksanaan Otonomi Daerah itu amanat reformasi 1998,” tegas Endang. Adm

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LAJUR TERKINI

FOLLOW ME

LAJUR POPULER

Kapolda Sultra, Irjen Pol Teguh Pristiwanto memberikan penghargaan kepada anggota Brimob Polda Bali Foto : Humas Kota Kendari.

Sebulan Amankan Kendari Pascarusuh, Pasukan Brimob Polda Bali Pulang Kampung

0
LAJUR.CO, KENDARI – Setelah hampir sebulan membackup pengamanan pascarusuh berdarah antara kelompok organisasi masyarakat di Kota Kendari pada Desember lalu, ratusan personil Brimob Polda...
Operasional perdana mobil listrik di kawasan industri PT Vale Indonesia.

Catat Sejarah, PT Vale Uji Coba Perdana Mobil Listrik di Area Operasional

0
LAJUR.CO, KENDARI - PT Vale Indonesia melakukan uji coba penggunaan mobil listrik di area operasional perusahaan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen praktik pertambangan...
Direktur GIS IAIN Kendari, Sodiman MAg sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Kendari, Sodiman MAg. Foto Humas IAIN Kendari.

Transaksi Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari Tembus Rp 3 Miliar

0
LAJUR.CO, KENDARI - Galeri Investasi Syariah (GIS) IAIN Kendari yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berhasil membukukan transaksi saham senilai Rp 3...

Siswa SD di Butur Mulai Jalani Vaksinasi Covid-19

0
LAJUR.CO, BUTUR - Kalangan anak-anak dengan rentang usia 6-11 tahun di Kabupaten Buton Utara (Butur) mulai menjalani program vaksinasi Covid-19. Agenda vaksinasi dengan menyasar...

Mengenal Ragam Batik Tenun Khas Sulawesi Tenggara

0
LAJUR.CO, KENDARI - Tanggal 2 Oktober dirayakan sebagai Hari Batik Nasional. Perayaan ini persisnya dimulai pada tanggal 2 Oktober 2009 lalu saat UNESCO menetapkan...