LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan skema dana pensiunan yang akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded pada tahun ini. Selama ini, skema dana pensiunan diterapkan dengan istilah pay as you go.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat berbincang dengan CNBC Indonesia mengemukakan pemerintah memutuskan untuk menunda lebih lanjut pembahasan skema dana pensiunan.
“Belum ada pembahasan lagi, konsentrasi Covid dulu,” kata Tjahjo saat berbincang dengan CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Perubahan skema pensiunan memang dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada para abdi negara yang telah habis masa kerjanya. Apalagi, skema ini akan mengurangi beban kas keuangan negara.
Sejauh ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mengucurkan dana sekitar Rp 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan PNS yang berjumlah 3,1 juta orang.
Melalui skema pay as you go, dana pensiunan berasal dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen, ditambah dengan kontribusi dari kas keuangan negara.
Jika menggunakan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar.
Sementara melalui skema pay as you go, pembayaran iuran PNS sangat kecil karena hanya berasal dari gaji pokok. Sehingga saat pensiunan mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus, jumlahnya dianggap tidak mencukupi.
Menteri PAN RB (periode 2016-2018) Asman Abnur, sebelum lengser dari jabatannya, sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun /fully funded/adalah Korea Selatan.
Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS.
Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai US$4 ribu per bulan sementara uang pensiun yang diterima US$350 per bulan
“Tapi catat, mereka bukan memotong gaji. Tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun,” ujarnya kala itu.
Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik, seperti dikutip CNBC Indonesia, Tjahjo mengaku sudah berbicara dengan PT Taspen (Persero) apakah mungkin pensiunan PNS mendapatkan tunjangan hingga Rp 1 miliar.
“Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa enggak mencapai Rp 1 M [miliar],” kata Tjaho.
Berdasarkan perbincangan tersebut, Tjahjo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga Rp 1 miliar terbuka cukup lebar. “[Setelah] dihitung-hitung bisa,” jelasnya.
Pertanyaan mengemuka, apakah rencana perombakan skema pensiunan akan dilakukan tahun depan? Hingga saat ini, belum ada keterangan secara lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.
Namun, tak menutup kemungkinan perubahan skema pensiunan dilakukan tahun depan. Apalagi, dengan skema yang digunakan sat ini akan menambah beban kas keuangan negara pada periode 5-10 tahun ke depan.
Hal ini terungkap dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2022, yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (18/8/2021).
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menjelaskan, pada 2022 secara umum tidak banyak tekanan signifikan terhadap prakiraan penerimaan iuran maupun pembayaran klaim untuk ASN dan TNI/Polri, mengingat sebagian besar penerimaan atas program tersebut berasal dari APBN.
Namun, tekanan justru terjadi pada hasil pengembangan dan investasi, khususnya non-fixed income program THT.
“Ke depan, pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan akan mempengaruhi beban APBN pada periode 5-10 tahun di awal penerapan reformasi pensiun PNS,” jelas pemerintah.
“Mitigasi risiko dilakukan dengan penguatan sistem pensiun yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan pemerintah daerah untuk berbagi beban pensiun dengan APBD,” kata pemerintah melanjutkan. Adm
Sumber: cnbcindonesia.com
